You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Legislatif Gowa Kunker ke DPRD DKI Jakarta
photo Doc - Beritajakarta.id

Dewan Kabupaten Gowa Kunker ke DPRD DKI

Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD DKI Jakarta. Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta, Syarifuddin.

Kami ingin dapat masukan, bagaimana meningkatkan PAD dan tugas fungsi dewan dalam penyusunan program pembangunan

Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Anzar Zaenal mengatakan, kunjungan kerja ini untuk mendapat masukan atau saran dari wakil rakyat di Jakarta tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyusunan program pembangunan.

"Kami ingin dapat masukan, bagaimana meningkatkan PAD dan tugas fungsi dewan dalam penyusunan program pembangunan," ujarnya, Kamis (8/6).

Dewan dari Tiga Daerah Kunker ke DPRD DKI

Dia menambahkan, saat ini banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal usaha di Kabupaten Gowa.

"Kami ingin tahu, apa yang harus dipersiapkan oleh dewan dalam rangka mendukung investasi yang akan masuk ke Gowa," katanya.

Terhadap hal ini, Wakil Ketua BK DPRD DKI Jakarta, Syarifuddin menjelaskan, legislatif harus dapat melihat potensi yang mampu menarik investor masuk dengan membuat regulasi peraturan daerah.

"Perbaikan infrastruktur juga menjadi prioritas dalam upaya mengundang investor untuk berinvestasi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1169 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye953 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye940 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati